Opini, ININEWS – Problem mendasar dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah karena tidak mengenal istilah oposisi. Padahal tidak ada negara demokrasi tanpa kehadiran oposisi.
Kita berharap, PDI Perjuangan dan Parpol non-parlemen lainnya mau berperan sebagai Parpol oposisi. Seperti halnya demokrasi di USA, yang berjalan nyaris sempurna karena adanya Parpol oposisi. Terkadang Parpol mereka bergantian, antara Partai Republik atau Partai Demokrat, yang berperan sebagai oposisi.
Indonesia tidak akan menemukan format demokrasi yang sesungguhnya jika tak ada parpol yang berperan sebagai oposisi.
Jangan berharap kepada Partai Golkar untuk melakukannya karena memang dari sononya sudah didesain sebagai Parpol yang tidak siap jadi oposisi. Makanya Golkar selalu menjadi onderdil atau hanya salah satu bagian dari siapapun pemenang dalam Pilpres, jika bukan Golkar pemenangnya. Pasca lengsernya Pak Harto, memang Golkar tidak pernah jadi pemenang dalam Pilpres.
Oposisi dalam negara demokrasi memiliki makna yang sangat penting dan berfungsi sebagai salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Berikut adalah beberapa makna utama dari oposisi dalam konteks demokrasi:
1. Check and Balance (Pengawasan dan Penyeimbang)
Oposisi berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah yang berkuasa. Dengan adanya oposisi yang kuat, tindakan dan kebijakan pemerintah dapat diawasi, dikritik, dan dipertanyakan, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
2. Alternatif Kebijakan
Oposisi menawarkan alternatif kebijakan dan visi bagi masyarakat. Mereka mengajukan solusi atau pendekatan berbeda terhadap masalah yang dihadapi negara, sehingga memberi pemilih pilihan yang lebih beragam dan memperkaya debat publik.
3. Perwakilan Suara Minoritas
Dalam demokrasi, oposisi sering kali mewakili suara-suara minoritas atau kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
Dengan adanya oposisi, semua kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan untuk didengar, sehingga demokrasi menjadi lebih inklusif.
4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Oposisi mendorong pemerintah untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Melalui pertanyaan, kritik, dan investigasi, oposisi membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat.
5. Memastikan Demokrasi yang Sehat
Kehadiran oposisi yang aktif dan kuat adalah indikator demokrasi yang sehat. Tanpa oposisi, sistem pemerintahan bisa menjadi otoriter, di mana satu pihak mendominasi tanpa ada tantangan atau perdebatan.
6. Menyuarakan Kritik dan Keberatan
Oposisi menyuarakan kritik dan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat.
Kritik ini penting untuk memperbaiki kebijakan dan menjaga agar pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat.
7. Mempersiapkan Alternatif Pemerintahan
Oposisi juga berfungsi sebagai calon pemerintah masa depan. Mereka mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan jika mendapat mandat dari rakyat pada pemilihan berikutnya, sehingga menciptakan kontinuitas dan stabilitas politik.
***
Dengan demikian, maka oposisi adalah elemen vital untuk memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik.
Para oposan tidak hanya berperan dalam mengkritik pemerintah, tetapi juga sekaligus menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. (*)
