Opini, ININEWS – Dinamika Pilgub Sulsel makin menghangat. Itu setelah pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) telah mendaftar di KPU Sulawesi Selatan baru-baru ini.
Dengan begitu, hampir bisa dipastikan, Pilgub Sulsel tahun ini bakal head to head, antara Danny – Azhar dan Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi.
Sebagai penantang eks petahana, DIA tidak datang dengan tangan kosong. Sejumlah ide dan gagasan perbaikan dikemas untuk “menyelamatkan” Sulawesi Selatan.
Di berbagai flyer dan media publikasi DIA, selalu ada tagline “SAVE SULSEL”. Sebuah istilah sederhana yang sebenarnya sarat makna.
Nah, tidak sedikit yang bertanya, mengapa Sulsel harus diselamatkan? Bukankah selama ini Sulsel rasanya baik-baik saja?
Bagi DIA, Sulsel sedang tidak baik-baik saja. Ada sejumlah persoalan serius di daerah ini yang membutuhkan treatment yang tepat, dari orang yang tepat pula. Apa saja itu?
1) Keuangan Daerah
Yang paling krusial adalah soal keuangan daerah. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka kinerja pemerintah akan terganggu, program kerja bisa saja terhambat atau gagal dilaksanakan karena kendala biaya.
Fakta itu yang terjadi di akhir masa jabatan Andi Sudirman tahun 2023 lalu. Pemerintah Provinsi Sulsel mengalami defisit keuangan yang mencapai 1,5 triliun!
Pj Gubernur Sulsel saat itu, Bahtiar Baharuddin, mengatakan bahwa defisit terjadi karena perencanaan keuangan yang keliru. (Sumber: CNBC Indonesia).
Pasalnya, ada pendapatan daerah yang diklaim sebagai dana bagi hasil (DBH) untuk kabupaten/kota. Sisanya disebabkan karena hutang berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.
Akibat defisit ini, seluruh kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2023 akan dipangkas dan ditahan sampai Desember 2023 mendatang.
Defisit keuangan daerah yang sangat nyata pada penghujung masa jabatan merupakan preseden kurang baik untuk sekadar melanjutkan ke periode berikutnya, alih-alih untuk menawarkan kemajuan.
Karena itu, DIA terpanggil bukan hanya untuk menutupi defisit yang ada, melainkan juga untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang 2-3 kali lebih tinggi dari sebelumnya melalui pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah.
Target ini tentu bukan tanpa dasar. Sebagai Wali Kota dua periode, Danny berhasil melejitkan PAD Makassar dari hanya sekitar 500M menjadi lebih dari 1,5 triliun di penghujung masa jabatannya tahun 2024 ini.
Peningkatan PAD Kota Makassar hingga lebih dari 300% ini terpaut jauh dari trend peningkatan PAD Provinsi Sulsel yang hanya sekitar 11% dalam sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar (5,3%) juga melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel yang hanya 4,5% (2023), bahkan lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 5,05% pada tahun yang sama.
Jadi berdasarkan pengalaman, kinerja dan konseptual, DIA sudah siap untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi ril di Sulsel terutama dari sektor non-tambang yang berbasis kerakyatan. Ini tentu akan menjadi keunggulan Sulsel di masa depan.
2) Tata Kelola ASN
Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov merupakan tulang punggung pelayanan pemerintahan.
Itulah sebabnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah sedemikian rupa mengatur tata-kelola ASN dalam rangka memastikan pelayanan bisa optimal dan jenjang karir berjalan mengikuti sistem merit.
Sayangnya, tata kelola ASN di Pemprov Sulsel selama petahana menjabat, mengundang pro-kontra dari berbagai pihak.
Tidak sedikit ASN dinonjob, dimutasi atau bahkan didemosi tanpa alasan yang jelas. Lalu digantikan dengan personil yang secara kecakapan dan jenjang karir, patut dipertanyakan. (Sumber: Detikcom)
Tindakan ini jelas mengganggu ekosistem dan stabilitas kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulsel. Perlahan namun pasti, jabatan seolah bisa didapat bukan lagi karena melihat kinerja dan kecakapan, tetapi lebih karena faktor lain yang sulit dijelaskan.
Itulah mengapa DIA merasa terpanggil mengusung jargon SAVE SULSEL, salah satunya untuk mengembalikan tata kelola ASN sesuai dengan aturan dan kelaziman yang ada.
Dengan begitu, para ASN akan bekerja dengan tenang dan nyaman, tanpa harus khawatir dimutasi atau didemosi tanpa alasan jelas. Pada gilirannya, kinerja mereka bisa lebih optimal, dan pemerintah bisa mencapai target dari setiap program yang dilaksanakan.
3) Nasib Petani
Sulawesi Selatan adalah daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sayangnya, perhatian kepada nasib petani belum dilakukan secara komprehensif. Padahal pertanian merupakan benteng kokoh menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah petani. Dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023. Jadi terjadi penurunan sebesar 4,45 persen atau sekitar 52.289 UTP. (Sumber: eMedia DPR)
Yang menjadi masalah terbesar adalah pada tidak stabilnya harga jual hasil produksi pertanian. Dalam konsep DIA untuk Sulsel, hal yang paling dibutuhkan petani adalah jaminan bahwa hasil pertanian mereka bisa terjual dengan harga pasar yang layak dan menguntungkan.
Karena itu, DIA ingin menyelamatkan nasib petani Sulsel dengan memastikan bahwa pemerintah yang akan bertindak sebagai pembeli pertama untuk semua komoditas pertanian yang ada, tentu dengan harga layak yang sudah ditetapkan.
Dengan begitu, spirit bertani warga bisa kembali menguat dan kapasitas produksi bisa meningkat. Pada akhirnya, pemerintah bisa meningkatkan nilai jual dari produk pertanian yang sudah dibeli langsung dari petani. Ini tentu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang jumlahnya tidak sedikit.
4) Keberagaman
Salah satu penopang terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama adalah dengan menjaga dan menghargai perbedaan dalam keberagaman yang ada.
Sulawesi Selatan sebagai daerah yang dihuni oleh multi-etnis dengan kekayaan budaya dan adat-istiadat, serta agama dan kepercayaan yang beragam, perlu dipimpin oleh figur yang telah terbukti bisa menerima dan menghormati semua perbedaan yang ada.
Danny Pomanto, sebagai Wali Kota Makassar dua periode dikenal sangat dekat dengan semua golongan dan agama. Dan semua itu dilakukannya tanpa sekat-sekat kesukuan atau agama.
Hal serupa ingin diwujdkan di Sulawesi Selatan. Bagaimana agar keberagaman yang ada bisa dioptimalkan untuk membangun Sulsel lebih baik lagi. Semua dilakukan tanpa tendensi ke etnis tertentu, atau pada agama dan kepercayaan tertentu. Karena sejatinya, pemerintah harus hadir untuk semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.
***
Di luar dari keempat hal di atas, tentu masih banyak hal-hal lain di Sulsel yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua.
Pada akhirnya, harus dipahami bahwa ikhtiar politik untuk menyelamatkan Sulsel sejatinya adalah juga upaya untuk menyelamatkan masa depan kita semua.
Karena itu, hadirnya Danny – Azhar adalah peluang besar untuk bisa melakukan semua upaya penyelamatan tersebut secara bersama-sama. Itulah mengapa Danny – Azhar BAIK untuk Sulsel, dan BAIK untuk semuanya. (*)
