Makassar, ININEWS – Ikhtiar Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakhrullah untuk menuntaskan volume utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat banyak apreasi positif.
Di beberapa kesempatan Prof Zudan bilang, jika kebijakan pengetatan anggaran berjalan kondusif, maka dapat dipastikan bahwa tahun 2025 total utang Pemprov Sulsel akan terbayar lunas.
Hanya saja, hal tersebut tak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Ketua Bidang Hubungan International HMI Badko Sulselbar Muhammad Arijal mengatakan bahwa petunjuk teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan sesuai arahan gubernur.
Pasalnya, pada Ahad (08/09/2024) Tim Penggerak PKK Sulsel malah bertolak ke Narita, Jepang.
“Rombongan sejumlah pejabat ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah dan kebijakan pimpinannya yang saat ini sedang melakukan pengetatan anggaran,” kata Rijal, sapaan karibnya di Makassar, Selasa (10/09)
Rijal menyayangkan karena keberangkatan tersebut terjadi di tengah minimnya anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel.
“Bahkan ini terjadi ketika tenaga honorer terancam tidak menerima gali selama tiga bulan, dan sejumlah proyek yang belum terbayarkan,” sambungnya.
Rijal menyebutkan bahwa ada tiga poin penting yang menjadi catatan pihaknya. Pertama, bahwa Pj Gubernur Prof Zudan dan perangkat OPD-nya tidak sinergis.
“Yang kedua, upaya pengetatan penganggaran yang didengung-dengungkan oleh PJ Gubernur Sulsel hanya lip service semata,” jelas dia.
Ketiga, tambah Rijal, bisa jadi perangkat OPD yang berangkat ini memang tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan tidak memiliki empati.
Diketahui, sejumlah nama pejabat ikut dalam kegiatan TP-PKK ke Jepang diantaranya Kadis PMD Sulsel Muhammad saleh, Direktur RS Sayang Rakyat drg Sukraeni Abdullah, Kepala Badan Penghubung Muhammad Rais, serta Ketua TP PKK Sulsel Ninuk dan yang lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Badko HMI Sulselbar meminta dengan tegas kepada Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh rombongan tanpa terkecuali.
“Sekaligus meminta pertanggungjawaban apa efek kunjungan tersebut terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Tidak boleh ada sepeserpun uang rakyat yang dibelanjakan dengan sia-sia!”, tegas Rijal. (*)
